Realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peningkatan hingga akhir Oktober 2026. Kementerian Keuangan mencatat serapan anggara
Realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peningkatan hingga akhir Oktober 2026. Kementerian Keuangan mencatat serapan anggaran program tersebut mencapai Rp173,2 triliun per 31 Oktober 2026, menandakan skala pelaksanaan yang semakin luas sekaligus besarnya kebutuhan pembiayaan untuk menjangkau penerima manfaat di berbagai wilayah. Perkembangan ini penting diperhatikan karena MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dengan ketepatan pengelolaan anggaran, kualitas layanan, serta pemerataan akses bagi kelompok sasaran.
Realisasi Naik 13,05% dalam Sebulan
Nilai realisasi belanja MBG hingga Oktober 2026 meningkat 13,05% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat Rp153,2 triliun. Kenaikan tersebut menggambarkan akselerasi pelaksanaan program dalam satu bulan terakhir, baik melalui penyaluran manfaat maupun pengoperasian infrastruktur pendukung di lapangan.
Data tersebut disampaikan dalam bahan paparan Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita), Jumat (13/11/2026). Peningkatan serapan anggaran menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan MBG telah berjalan dalam cakupan yang besar. Namun, besarnya realisasi belanja juga membuat aspek tata kelola menjadi krusial, terutama untuk memastikan anggaran yang disalurkan benar-benar menghasilkan manfaat gizi yang sesuai bagi penerima.
Dalam perspektif pengelolaan keuangan publik, percepatan belanja perlu diiringi pengawasan yang memadai. Program dengan nilai anggaran besar membutuhkan sistem pelaksanaan yang mampu menjaga ketepatan sasaran, mengendalikan kualitas layanan, dan memastikan keberlanjutan distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah pelaksanaan.
58,2 Juta Penerima dan 27.485 SPPG
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan anggaran MBG telah dinikmati oleh 58,2 juta penerima hingga akhir Oktober. Penyaluran program tersebut didukung oleh 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan layanan di tingkat operasional.
Jumlah penerima dan SPPG tersebut memperlihatkan bahwa MBG telah berkembang menjadi program dengan jangkauan luas. Keberadaan SPPG menentukan kemampuan program dalam menyalurkan makanan kepada sasaran secara rutin, sekaligus menjadi titik penting untuk menjaga standar pelayanan, pengawasan distribusi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Kita melihat bahwa di teman-teman manajemen baru Badan Gizi Nasional [BGN] yang telah bekerja sejak Juli telah mulai melakukan berbagai macam reformasi atas tata kelola Makan Bergizi Gratis, tata kelola SPPG, pengawasan atas SPPI [Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia],” kata Suahasil di Kantornya, Jakarta.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak berhenti pada besaran belanja dan jumlah penerima manfaat. Pembenahan tata kelola SPPG serta pengawasan atas SPPI menjadi unsur yang menentukan efektivitas program, khususnya ketika skala penyaluran terus meningkat dari waktu ke waktu.
Pembenahan Sasaran dan Wilayah Prioritas
Suahasil turut mengapresiasi kegiatan revolusi MBG yang dilakukan oleh BGN. Pembenahan mencakup ketepatan sasaran penerima manfaat MBG, sebuah aspek yang penting agar dukungan program dapat diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan layanan pemenuhan gizi.
Selain itu, akses di wilayah prioritas juga diperluas melalui pengaktifan 1.500 SPPG di daerah 3T dan daerah dengan stunting tinggi. Langkah ini menunjukkan perhatian terhadap tantangan kesenjangan layanan antarwilayah. Daerah 3T dan wilayah dengan stunting tinggi memerlukan dukungan operasional yang lebih kuat karena akses terhadap pelayanan pemenuhan gizi dapat menghadapi hambatan geografis maupun ketersediaan sarana.
BGN juga menjalankan uji prasmanan di sekolah yang mencakup 65 SPPG di 10 provinsi. Uji tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan layanan MBG di lingkungan sekolah. Dalam konteks ke depan, hasil pembenahan tata kelola, perluasan SPPG di wilayah prioritas, dan pengujian pola layanan akan menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas program seiring peningkatan realisasi anggaran.
Dengan realisasi Rp173,2 triliun dan jangkauan 58,2 juta penerima, MBG telah menjadi program publik berskala besar yang membutuhkan keseimbangan antara kecepatan penyaluran dan ketelitian pengawasan. Penguatan tata kelola oleh BGN, ketepatan sasaran, serta perhatian pada daerah 3T dan wilayah dengan stunting tinggi akan menentukan seberapa efektif belanja program tersebut memberi manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga
Sumber asli: “”Makan Bergizi Gratis” Indonesia” – Google Berita