Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyiapkan pengaturan baru untuk penyelenggaraan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Perubahan ini penting kar
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyiapkan pengaturan baru untuk penyelenggaraan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Perubahan ini penting karena skema layanan kesehatan di lingkungan Kopdes Merah Putih tidak lagi direncanakan terintegrasi dengan puskesmas pembantu (Pustu). Ke depan, klinik Kopdes akan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta. Arah kebijakan tersebut berkaitan dengan perubahan desain pembangunan Kopdes, terutama setelah infrastruktur klinik direncanakan berdiri sendiri.
Awalnya Dirancang sebagai Salah Satu Gerai Kopdes
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa klinik Kopdes Merah Putih pada mulanya masuk dalam rancangan tujuh gerai usaha koperasi. Dalam rancangan awal itu, klinik dan apotek disiapkan sebagai unit usaha yang dapat melengkapi layanan Kopdes bagi masyarakat desa.
Namun, penyediaan layanan klinik memerlukan perhitungan investasi yang tidak kecil. Pemerintah mempertimbangkan biaya investasi atau capital expenditure (capex), termasuk kebutuhan fasilitas, serta biaya operasional atau operational expenditure (opex) untuk menjalankan pelayanan. Pertimbangan tersebut menentukan model awal yang dipilih dalam pelaksanaan program.
“Usulan klinik di Kopdes bermula dari Inpres pertama tentang KDMP, di mana Kopdes memiliki tujuh gerai termasuk klinik dan apotek. Karena perhitungan capex dan opex yang cukup besar, maka disusun percontohan di mana klinik Kopdes disatukan dengan Pustu supaya tidak perlu capex baru,” beber Aji saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (14/11/2026).
Integrasi dengan Pustu Hanya Skema Percontohan
Pada tahap awal, klinik Kopdes Merah Putih dirancang terintegrasi dengan Pustu. Model ini merupakan skema percontohan atau uji coba yang ditujukan untuk menghindari kebutuhan investasi baru dalam pembangunan klinik. Dengan menggunakan fasilitas yang telah ada, pemerintah berupaya menekan kebutuhan capex pada masa awal pelaksanaan.
Aji menegaskan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) yang ramai dibahas publik merupakan petunjuk teknis untuk masa percontohan tersebut. Artinya, KMK itu tidak dirancang sebagai ketentuan permanen bagi seluruh model pelayanan klinik Kopdes Merah Putih.
“KMK yang sekarang banyak diperbincangkan adalah KMK untuk masa percontohan atau uji coba tersebut,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan layanan publik, pemisahan antara skema uji coba dan pengaturan jangka panjang menjadi penting. Ketentuan percontohan dibuat untuk menjawab kebutuhan pada fase awal, sedangkan pembangunan fasilitas tersendiri memerlukan dasar aturan yang sesuai dengan bentuk penyelenggaraan layanan yang baru.
Infrastruktur Mandiri Mengubah Skema Pembiayaan
Perubahan terjadi setelah terbit Inpres kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih. Dalam kebijakan terbaru ini, Kopdes direncanakan memiliki infrastruktur sendiri, termasuk fasilitas klinik. Konsekuensinya, biaya pembangunan maupun biaya operasional klinik tidak lagi dapat digabungkan dengan Pustu.
“Pada perkembangannya terbit Inpres kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes, di mana Kopdes memiliki infrastruktur tersendiri. Dengan terbitnya aturan tersebut, maka capex dan opex klinik di KDMP tidak lagi bisa disatukan dengan Pustu,” kata Aji.
Perubahan model tersebut menempatkan klinik Kopdes sebagai fasilitas yang perlu diatur berdasarkan ketentuan FKTP swasta. Pengaturan ini relevan untuk memastikan penyelenggaraan klinik memiliki landasan yang selaras dengan karakter fasilitas kesehatan yang berdiri sendiri, bukan lagi sebagai bagian dari skema integrasi dengan Pustu.
Aturan Baru Akan Mencabut Juknis Uji Coba
Kemenkes kini menyiapkan pengaturan baru sebagai dasar penyelenggaraan klinik Kopdes Merah Putih. Aturan ini sekaligus akan mencabut KMK yang sebelumnya diterbitkan khusus untuk pelaksanaan percontohan. Dengan demikian, transisi kebijakan tidak hanya mengubah bentuk infrastruktur, tetapi juga kerangka tata kelola klinik di dalam KDMP.
“Karena itu, klinik di KDMP mengikuti aturan untuk FKTP swasta. Pengaturan baru akan mencabut KMK juknis percontohan tersebut,” lanjutnya.
Ke depan, kejelasan aturan menjadi faktor penting agar pembangunan klinik Kopdes Merah Putih berjalan searah dengan desain infrastruktur mandiri yang ditetapkan pemerintah. Pengaturan baru diharapkan memberi kepastian mengenai penyelenggaraan layanan, pembiayaan pembangunan, dan operasional klinik, sekaligus menandai berakhirnya skema integrasi percontohan dengan Pustu.
Baca Juga
Sumber asli: “Kopdes OR “Koperasi Desa Merah Putih”” – Google Berita