Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memengaruhi upaya pemerintah dalam men
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memengaruhi upaya pemerintah dalam menjaga penerimaan pajak. Bagi otoritas pajak, agenda utama tetap berfokus pada optimalisasi penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus mempertahankan kondisi ekonomi yang mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
DJP Tetap Fokus pada Target Penerimaan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai perubahan dalam dinamika politik tersebut tidak menimbulkan dampak langsung terhadap penerimaan pajak. DJP, menurut dia, tetap menjalankan mandatnya untuk menghimpun penerimaan negara sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dampaknya menurut saya enggak ada. Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan,” ujar Bimo dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Karena itu, keberlanjutan pengumpulan pajak tidak hanya bergantung pada perkembangan politik, tetapi juga pada efektivitas administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Kepatuhan Sukarela Menjadi Perhatian
Bimo mengatakan DJP akan terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pendekatan ini penting agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat tumbuh melalui kesadaran, bukan semata-mata melalui pengawasan dan penegakan.
“Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela (pajak) bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Penekanan pada pelayanan dan kepatuhan sukarela menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perlu berjalan seiring dengan kebutuhan menjaga iklim ekonomi. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, aktivitas usaha dan daya beli masyarakat perlu tetap bergerak agar basis pajak tidak melemah.
Pengunduran Diri Disampaikan kepada MPR
Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11). Penyerahan surat itu dikonfirmasi Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima kunjungan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
Muzani mengatakan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Sebelumnya, Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB.
Stabilitas Ekonomi Tetap Menjadi Kunci
Pernyataan DJP menegaskan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan tetap berlangsung di tengah perkembangan politik. Ke depan, kemampuan pemerintah menjaga penerimaan pajak akan berkaitan erat dengan konsistensi pelayanan, peningkatan kepatuhan sukarela, dan terpeliharanya aktivitas ekonomi.
Dengan demikian, fokus DJP bukan pada dampak langsung pengunduran diri Gibran terhadap penerimaan pajak, melainkan pada kesinambungan kerja institusi untuk menghimpun dana pembangunan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kepastian bahwa fungsi perpajakan tetap berjalan menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi negara.
Baca Juga
Sumber asli: CNN Indonesia | Berita Terkini Ekonomi