BEI Belum Terima Laporan Buyback 18 Emiten Delisting

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan belum menerima laporan resmi terkait pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback dari 18 emiten yang delisting p

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan belum menerima laporan resmi terkait pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback dari 18 emiten yang delisting pada Selasa (10/11). Kepastian mengenai buyback menjadi penting karena proses tersebut merupakan salah satu kewajiban utama bagi perusahaan yang sahamnya dihapus dari papan perdagangan bursa. Bagi investor publik, khususnya pemegang saham ritel, mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan ketika saham tidak lagi dapat diperdagangkan secara normal di pasar reguler.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya belum memperoleh perkembangan terbaru mengenai pemenuhan kewajiban buyback oleh perusahaan-perusahaan tersebut. “Oh enggak, belum tahu, saya belum dapat laporannya,” kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11). Pernyataan ini menandakan bahwa proses pascadelisting masih menjadi perhatian, terutama dalam memastikan hak investor tetap diperhatikan.

Buyback Menjadi Perlindungan bagi Investor Publik

Kewajiban buyback saham publik berlaku sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi emiten saat keluar dari Bursa. Ketika status perusahaan sebagai emiten berakhir, pemegang saham publik berpotensi menghadapi keterbatasan likuiditas karena saham tersebut tidak lagi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam kondisi tersebut, pembelian kembali saham menjadi jalur penting agar investor memiliki kepastian atas kepemilikan sahamnya.

Urgensi buyback semakin besar bagi investor ritel yang umumnya mengandalkan pasar bursa untuk menjual atau membeli saham. Tanpa perdagangan di bursa, pemegang saham dapat menghadapi kesulitan untuk menemukan pihak yang bersedia membeli saham mereka. Karena itu, pelaksanaan kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan investor dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pasar modal.

Dasar Penghapusan Pencatatan Saham

BEI resmi melakukan penghapusan pencatatan saham atau delisting terhadap 18 perusahaan tercatat yang berlaku pada Selasa (10/11). Menurut pengumuman Bursa, seluruh perusahaan tersebut memenuhi kriteria delisting berdasarkan tiga ketentuan BEI. Pertama, ketentuan III.1.3.1, yaitu perusahaan tercatat mengalami kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum, serta tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, ketentuan III.1.3.2, yakni perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa. Ketiga, ketentuan III.1.3.3, yaitu saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi paling kurang selama 24 bulan terakhir. Suspensi yang berkepanjangan mencerminkan bahwa perdagangan saham telah terhenti dalam waktu lama, sehingga keberadaan saham tersebut di papan Bursa tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026,” tulis pengumuman BEI. Keputusan tersebut memperlihatkan peran Bursa dalam menjaga keteraturan pasar melalui penerapan persyaratan pencatatan dan pengawasan terhadap keberlanjutan usaha emiten.

Daftar Emiten dan Dampak bagi Pasar

Emiten yang disebut dalam daftar delisting meliputi PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).

Daftar tersebut juga mencakup PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), serta PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT). Bagi pasar modal, delisting menegaskan bahwa status sebagai perusahaan terbuka menuntut pemenuhan kewajiban pencatatan, keterbukaan informasi, dan keberlanjutan usaha.

Pengawasan Pascadelisting Tetap Penting

Belum diterimanya laporan buyback oleh BEI menunjukkan bahwa perhatian investor kini tidak berhenti pada keputusan delisting. Tahap berikutnya adalah memastikan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang saham publik secara transparan. Kejelasan laporan dan pelaksanaan buyback akan menentukan sejauh mana perlindungan investor dijalankan setelah saham keluar dari Bursa.

Dalam jangka ke depan, proses ini menjadi pengingat bagi investor untuk mencermati kondisi fundamental emiten, status suspensi, serta keterbukaan informasi perusahaan. Bagi BEI, pemantauan atas kewajiban pascadelisting tetap krusial untuk menjaga kredibilitas pasar modal dan memastikan keputusan penghapusan pencatatan tidak mengabaikan kepentingan pemegang saham publik.

Baca Juga


Sumber asli: CNN Indonesia | Berita Terkini Ekonomi