Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan formulasi untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam penyediaan bahan pangan bagi prog
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan formulasi untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam penyediaan bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting karena program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui rantai pasok pangan di berbagai daerah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, penyusunan formula itu dilakukan seiring penataan internal di Badan Gizi Nasional (BGN). Kementerian UMKM dan BGN diharapkan dapat membangun pola kerja yang memungkinkan lebih banyak UMKM terlibat secara terukur, sehingga kebutuhan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dapat dipenuhi dari pemasok lokal yang telah terdata.
Penataan BGN dan Penyusunan Formula Kemitraan
Menurut Maman, BGN yang dipimpin Sudaryono sedang melakukan penataan internal. Proses tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah BGN dengan Kementerian UMKM dalam mengatur partisipasi pelaku usaha kecil pada program MBG.
“Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Formulasi yang tengah disiapkan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan maksimal dan tepat sasaran. Dalam konteks program pangan berskala luas, keterlibatan UMKM tidak cukup hanya didorong melalui ajakan. Diperlukan mekanisme yang mampu menghubungkan kebutuhan dapur SPPG dengan kapasitas pemasok di daerah, termasuk bagi pelaku usaha yang menyediakan bahan makanan, telur, dan komoditas lainnya.
Partisipasi Pemasok UMKM Masih Perlu Diperluas
Maman menyebut lebih dari 68 ribuan UMKM telah menjadi pemasok dapur SPPG di Indonesia. Pasokan tersebut berasal dari daerah masing-masing dan telah terdata, yang menunjukkan bahwa pelibatan usaha lokal sudah berjalan dalam rantai penyediaan bahan makanan program MBG.
Namun, angka tersebut masih dipandang perlu ditingkatkan. Kementerian UMKM ingin memastikan manfaat ekonomi dari program MBG dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, terutama di tengah besarnya jumlah UMKM nasional.
“Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,” tuturnya.
Ia menegaskan, “Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya.”
Dampak bagi Ekonomi Kerakyatan
Perluasan peran UMKM dalam MBG relevan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran kabinet merah putih pada masa pemerintahannya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka agar memberi perhatian besar terhadap ekonomi kerakyatan. Program ini dapat menjadi jalur penyerapan produk usaha kecil ke dalam kebutuhan pangan yang berlangsung secara berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini juga diklaim menyerap sekitar 123 juta orang atau sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Dengan skala tersebut, peningkatan akses UMKM ke rantai pasok MBG berpotensi memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal serta menopang peran UMKM dalam mengurangi pengangguran.
Arah Penguatan Rantai Pasok Lokal
Ke depan, efektivitas formula yang disiapkan Kementerian UMKM akan menentukan sejauh mana partisipasi pelaku usaha dapat diperluas tanpa mengabaikan ketepatan sasaran program. Penataan internal BGN dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar kebutuhan bahan pangan di dapur SPPG dapat tersambung dengan pemasok lokal secara lebih luas.
Pelibatan lebih banyak UMKM dalam MBG pada akhirnya diharapkan tidak hanya memperkuat penyediaan bahan makanan bagi program tersebut. Kebijakan ini juga dapat menjadikan belanja pangan pemerintah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, dengan membuka ruang yang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah.
Baca Juga
- Memahami IHSG dan Faktor Penggerak Pasar Saham
- Pemerintah Targetkan 35 Ribu Kopdes Beroperasi Akhir 2026
Sumber asli: “”Makan Bergizi Gratis” Indonesia” – Google Berita