Harga minyak dunia kembali menembus US$100 per barel, meningkatkan perhatian terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Pa
Harga minyak dunia kembali menembus US$100 per barel, meningkatkan perhatian terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Pada perdagangan Rabu (9/9), level tersebut menjadi yang tertinggi sejak Juli 2026. Kenaikan berlangsung di tengah kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan akibat eskalasi serangan Iran dan Amerika Serikat (AS) terhadap kapal-kapal di kawasan Timur Tengah. Bagi Indonesia, lonjakan minyak bukan sekadar isu pasar global karena berpotensi memperbesar beban impor migas dan subsidi energi.
Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent pada perdagangan Kamis (10/9) naik 0,1 persen menjadi US$101,34 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,5 persen ke US$96,55 per barel. Pergerakan tersebut menjadi variabel penting bagi pemerintah karena harga minyak memengaruhi kebutuhan anggaran untuk menjaga harga energi domestik, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih bergantung pada BBM bersubsidi.
APBN Masih Memiliki Ruang
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan APBN masih mempunyai kapasitas menghadapi peningkatan harga minyak global. Pemerintah, menurutnya, belum mengambil langkah penambahan kuota subsidi energi. Sikap tersebut menunjukkan pemerintah masih menilai tekanan harga saat ini dapat dikelola dalam kerangka anggaran yang telah disusun.
“Anggarannya masih cukup seperti yang kita hitung sebelumnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Meski demikian, pemerintah tidak menutup perhatian terhadap risiko lanjutan. Harga minyak bersifat sangat sensitif terhadap konflik geopolitik, gangguan distribusi, serta perubahan ekspektasi pasar. Karena itu, pemantauan diperlukan sebelum pemerintah memutuskan penyesuaian kebijakan subsidi maupun kuota energi.
“Belum (ada rencana menambah kuota subsidi). Kita harus pantau terus perkembangannya. Jangan sampai naik lebih tinggi lagi,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan kuota subsidi energi.
Perkiraan Beban Fiskal Lima Bulan
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memperkirakan ruang fiskal menuju pagu undang-undang 3 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) sekitar Rp38,6 triliun apabila harga minyak Brent berada pada US$100 per barel. Dengan tambahan beban sekitar Rp7,9 triliun per bulan, kapasitas tersebut dinilai cukup menopang tekanan selama sekitar lima bulan.
Hitungan itu memberi gambaran bahwa APBN 2026 masih memiliki bantalan dalam jangka pendek. Artinya, lonjakan harga minyak hingga US$100 per barel belum otomatis menuntut kenaikan harga BBM subsidi. Namun, ruang ini bukan tanpa batas. Semakin lama harga minyak bertahan tinggi, semakin besar porsi anggaran yang harus dialihkan atau disiapkan untuk menahan kenaikan biaya energi.
“Pada harga US$100, ruang fiskal kita sekitar Rp38 triliun, dan beban bertambah hampir Rp8 triliun sebulan. Artinya bantalannya cukup untuk sekitar lima bulan,” ujar Yayan dalam risetnya, Kamis (10/9).
Risiko Kurs dan Agenda APBN 2027
Menurut Yayan, kondisi APBN pada sisa 2026 masih aman. Tantangan yang lebih besar justru berada pada penyusunan APBN 2027, terutama bila harga minyak tinggi bertahan atau tekanan eksternal bertambah. Pemerintah perlu memperhitungkan kembali risiko subsidi, kebutuhan impor minyak, serta batas defisit agar kebijakan perlindungan daya beli tetap tidak menggerus kesehatan fiskal.
“Untuk sisa tahun 2026 kita masih aman, harga BBM subsidi tidak perlu naik. Yang harus disiapkan dari sekarang adalah APBN 2027, karena di situlah ruangnya benar-benar habis,” ungkapnya.
Risiko dapat membesar apabila harga minyak naik bersamaan dengan pelemahan rupiah. Indonesia membeli minyak menggunakan dolar AS, sedangkan subsidi dibayarkan dalam rupiah. Kombinasi kedua faktor tersebut memperbesar biaya fiskal, bukan sekadar menambah beban secara terpisah. Minyak yang mahal juga berpotensi menekan nilai tukar melalui peningkatan kebutuhan impor migas.
“Ini yang sering terlewat. Kita beli minyak pakai dolar, tapi bayar subsidinya pakai rupiah. Jadi kalau minyak naik ke US$100 dan rupiah sekaligus melemah ke Rp18 ribu, bebannya bukan dijumlah, dia berlipat, sekitar 2,3 kali dampak minyak saja,” tegas Yayan.
Dengan demikian, ketahanan APBN 2026 masih memadai pada harga minyak sekitar US$100 per barel. Namun, pemerintah perlu menjaga kurs, memantau eskalasi konflik Timur Tengah, dan menyiapkan desain fiskal 2027 agar subsidi energi tetap melindungi masyarakat tanpa menghabiskan ruang anggaran.
Baca Juga
- Apdesi Bengkulu Utara Dukung Audit Kopdes Merah Putih
- Manajer Kopdes Menunggu Kepastian Penugasan dan Gaji
Sumber asli: “”kebijakan ekonomi” OR APBN Indonesia” – Google Berita