Danantara Siapkan Kredit Petani Melalui Kopdes Merah Putih

Danantara bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyiapkan skema kredit bagi petani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKM

Danantara bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyiapkan skema kredit bagi petani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Dalam tahap awal, sekitar 13 ribu KDKMP disiapkan untuk menjadi bagian dari implementasi skema tersebut secara bertahap.

Skema pembiayaan ini menjadi penting karena biaya pinjaman yang tinggi dapat menggerus hasil usaha tani, terutama ketika petani membutuhkan modal untuk membeli pupuk, bibit, dan kebutuhan produksi lain sebelum masa panen. Danantara dan BP BUMN mengupayakan tingkat bunga kredit berada di kisaran 8-9 persen per tahun, jauh lebih rendah dibanding bunga pinjaman yang sebelumnya disebut dapat mencapai 48 persen.

Menekan Ketergantungan pada Rentenir

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pengembangan kredit petani merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus ketergantungan petani terhadap pinjaman informal dengan bunga mahal. Arah kebijakan tersebut menempatkan akses modal sebagai salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi dalam rantai ekonomi pertanian.

“Kredit petani ini kan Presiden itu ingin kita memutus mata rantai rentenir,” ujar Dony.

Bagi petani, kebutuhan modal biasanya muncul sebelum pendapatan dari panen diterima. Dalam situasi akses kredit formal belum memadai, pinjaman cepat dari rentenir dapat menjadi pilihan, meski biayanya sangat tinggi. Karena itu, penyediaan kredit melalui koperasi di tingkat desa atau kelurahan diharapkan mendekatkan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha tani sekaligus memberikan pilihan yang lebih terukur.

Bunga Lebih Rendah dan Dampak Pendapatan

Menurut Dony, target bunga 8-9 persen per tahun berpotensi memberi dampak besar terhadap pendapatan petani, terutama pada komoditas atau pola usaha yang memungkinkan dua siklus produksi dalam satu tahun. Dengan asumsi bunga 9 persen dan dua kali siklus produksi, beban bunga untuk satu siklus menjadi sekitar 4,5 persen.

“Dampaknya terhadap pendapatan petani luar biasa. Kalau bunganya 9 persen dan siklusnya dua kali dalam setahun, berarti satu siklus itu bunganya cuma 4,5 persen,” ujarnya pula.

Penurunan biaya pembiayaan dapat meningkatkan ruang pendapatan yang tersisa bagi petani setelah panen. Dana yang sebelumnya terserap untuk membayar bunga tinggi berpotensi digunakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga, modal tanam berikutnya, atau peningkatan skala usaha. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada ketepatan penyaluran, kesesuaian tenor kredit dengan siklus produksi, serta kemampuan petani memenuhi kewajiban pembayaran.

Kopdes sebagai Saluran Kredit dan Penyedia Input

Dalam rancangan skema ini, KDKMP tidak hanya diposisikan sebagai saluran penyaluran kredit. Koperasi juga akan berperan menyediakan kebutuhan produksi pertanian. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk natura, seperti pupuk dan bibit, sehingga penggunaan dana dapat lebih terarah sesuai kebutuhan usaha tani.

Pola pembiayaan natura berpotensi membantu memastikan kredit benar-benar mendukung kegiatan produksi, bukan dialihkan ke kebutuhan di luar usaha tani. Di sisi lain, peran koperasi sebagai penyedia input menuntut kesiapan tata kelola, ketersediaan barang, serta pencatatan yang baik agar kualitas layanan dan pengawasan tetap terjaga.

Kredit petani dibahas dalam pertemuan dengan jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (4/11). Pertemuan itu juga membahas penyusunan produk pembiayaan, sosialisasi, dan persiapan implementasi program secara bertahap.

Implementasi Bertahap dan Pengawasan Risiko

Dony menyatakan pemilihan KDKMP akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan dan kesiapan masing-masing koperasi. Pendekatan ini penting karena kapasitas kelembagaan antar koperasi dapat berbeda, baik dari sisi manajemen, administrasi, maupun kemampuan melayani kebutuhan petani di wilayahnya.

Pelaksanaan bertahap diharapkan memperkuat pengawasan penyaluran pembiayaan, menjaga kualitas kredit, dan menekan risiko kredit bermasalah. Ke depan, keberhasilan program akan ditentukan oleh koordinasi antara Danantara, BP BUMN, BRI, dan koperasi, serta kemampuan memastikan kredit dan input produksi sampai kepada petani yang membutuhkan. Jika berjalan sesuai rancangan, skema ini dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki akses modal produktif di tingkat desa sekaligus memperkuat peran Kopdes Merah Putih dalam ekonomi pertanian.

Baca Juga


Sumber asli: “Kopdes OR “Koperasi Desa Merah Putih”” – Google Berita