Klinik Kopdes Merah Putih dan Tantangan Realisasinya

Rencana pemerintah mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga memiliki unit klinik pratama memunculkan perdebatan mengenai kesiapan layanan kese

Rencana pemerintah mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga memiliki unit klinik pratama memunculkan perdebatan mengenai kesiapan layanan kesehatan di tingkat desa. Gagasan tersebut dipandang dapat memperluas kegiatan ekonomi koperasi sekaligus mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Namun, kalangan profesi kesehatan menilai rencana itu berisiko terlalu dipaksakan apabila kebutuhan tenaga medis di fasilitas yang telah ada, terutama puskesmas, belum dipenuhi. Persoalan pendanaan, sumber daya manusia, serta kesesuaian kebutuhan tiap desa menjadi faktor penting sebelum klinik KDMP dijalankan lebih luas.

Klinik Desa Masuk Skema Usaha KDMP

Gagasan klinik desa sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi tersebut menetapkan bahwa KDMP bertujuan mengembangkan usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aturan itu, pengembangan usaha KDMP berlandaskan prinsip partisipatif yang melibatkan anggota secara aktif, transparansi dan akuntabilitas, berbasis potensi lokal, keberlanjutan dan inovasi, serta keadilan sosial dan inklusivitas. Skema usahanya mencakup kantor koperasi, pengadaan sembako, klinik desa, apotek, pergudangan, logistik, hingga usaha simpan pinjam.

Namun, regulasi tersebut juga menegaskan bahwa pembentukan unit usaha harus memperhatikan karakteristik desa, potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada. Ketentuan ini penting karena tidak seluruh desa memiliki kebutuhan, kemampuan pengelolaan, maupun sumber daya yang sama untuk mengoperasikan layanan kesehatan berbentuk klinik.

Pemerintah Siapkan Model Klinik Pratama

Rencana klinik desa KDMP kembali mengemuka setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kementerian Kesehatan telah membahas konsep klinik desa KDMP sebagai klinik pratama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pemerintah juga telah membuat sejumlah proyek percontohan untuk mengkaji model bisnis klinik tersebut melalui Kopdes Merah Putih.

“Sudah ada pembahasan. Memang salah satu unit bisnis dari koperasi, selain logistik, perdagangan, ada juga apotek dan klinik,” ucap Budi Gunadi di Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Budi, model operasional klinik KDMP dirancang menyerupai klinik swasta. Hal ini membedakannya dari puskesmas yang memberikan layanan kesehatan tanpa biaya langsung kepada pasien. “Kalau puskesmas kan tidak berbayar, ini sama dengan modelnya klinik swasta nanti,” sambungnya.

Meski memakai model klinik swasta, pemerintah memastikan klinik Kopdes Merah Putih dapat melayani peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, keberadaan klinik diproyeksikan menjadi salah satu unit usaha koperasi yang terhubung dengan sistem layanan kesehatan tingkat pertama.

Kekurangan Dokter Menjadi Hambatan Utama

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, menilai pengembangan KDMP sebagai klinik pratama membutuhkan dana dan sumber daya manusia yang besar. Keberatan utamanya bukan hanya soal membangun sarana, melainkan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan untuk menjalankan pelayanan secara berkelanjutan.

Slamet memaparkan bahwa saat ini terdapat 400 lebih puskesmas yang belum memiliki dokter. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan mendasar di fasilitas kesehatan publik yang telah beroperasi. Penambahan klinik KDMP dikhawatirkan justru menarik tenaga kesehatan dari puskesmas demi memenuhi kebutuhan unit layanan baru.

“Kesimpulannya puskesmas saja masih banyak butuh dokter dan tenaga kesehatan, itu dipenuhi dulu, baru ke klinik KDMP,” ujar Slamet Budiarto kepada BBC News Indonesia, Senin (02/11).

Peringatan tersebut menempatkan kebijakan klinik KDMP dalam konteks yang lebih luas: perluasan fasilitas tidak otomatis memperbaiki akses kesehatan bila tenaga medisnya terbatas. Puskesmas tetap memiliki peran penting sebagai layanan publik, sehingga penambahan klinik tidak seharusnya mengurangi kapasitas pelayanan yang sudah ada.

Dampak bagi Ekonomi Desa dan Arah Kebijakan

Hingga pertengahan Oktober 2026, setidaknya 10.070 KDMP di seluruh Indonesia mulai beroperasi serentak. Selain menjual berbagai bahan pangan, koperasi juga bakal dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial. Penambahan apotek dan klinik berpotensi memperluas aktivitas ekonomi koperasi, tetapi sekaligus membuat tata kelola usahanya semakin kompleks.

Karena itu, proyek percontohan menjadi tahap penting untuk menilai apakah model klinik pratama dapat berjalan tanpa membebani koperasi dan tanpa mengganggu layanan puskesmas. Ke depan, pengembangan klinik KDMP perlu disesuaikan dengan potensi desa serta ketersediaan tenaga kesehatan. Dengan pendekatan tersebut, tujuan memperkuat ekonomi lokal dapat tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

Baca Juga


Sumber asli: “Kopdes OR “Koperasi Desa Merah Putih”” – Google Berita