Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah akan menerapkan pajak digital atau digita
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah akan menerapkan pajak digital atau digital taxation pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelibatan lembaga perbankan, perusahaan teknologi finansial, serta platform digital dalam proses pemungutan dan penyetoran pajak.
Pengumuman ini menempatkan sektor digital sebagai salah satu fokus penguatan fiskal. Di tengah kebutuhan pembiayaan negara dan persoalan defisit anggaran, optimalisasi pajak dari transaksi yang selama ini disebut belum dipungut dinilai menjadi langkah penting. Hashim menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).
Bank, Fintech, dan Platform Digital Dilibatkan
Menurut Hashim, skema pajak digital nantinya akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, hingga perusahaan fintech. Platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo juga disebut akan masuk dalam cakupan pihak yang dilibatkan untuk memungut serta menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim.
Pelibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan arah kebijakan yang bertumpu pada aktivitas transaksi digital. Perbankan dan fintech memiliki posisi penting dalam ekosistem pembayaran, sedangkan platform digital menjadi ruang berlangsungnya kegiatan perdagangan dan layanan berbasis teknologi. Dengan keterlibatan mereka, pemerintah ingin mendorong pemungutan pajak yang lebih optimal dari transaksi yang tercatat dalam sistem digital.
Teknologi dan AI untuk Penguatan Pemungutan
Hashim mengatakan pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi atau IT, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pendekatan ini menjadi relevan karena transaksi digital melibatkan volume data dan aktivitas yang besar. Penggunaan sistem elektronik, IT, dan AI diharapkan mendukung proses pemungutan serta penyetoran pajak melalui pihak-pihak yang terlibat dalam layanan keuangan dan platform digital. Namun, Hashim menekankan bahwa pemungutan tetap harus berjalan dalam koridor aturan perundang-undangan.
Bagi masyarakat dan pelaku ekonomi digital, kebijakan ini menandai penguatan peran sistem pembayaran dan platform dalam tata kelola penerimaan negara. Bagi pemerintah, penerapan teknologi menjadi bagian dari upaya memperbaiki penghimpunan pajak tanpa mengubah fokus utama, yakni memastikan penerimaan yang seharusnya dipungut dapat masuk ke kas negara.
Target Rasio Penerimaan dan Tekanan Defisit
Hashim menilai langkah tersebut diperlukan karena rasio penerimaan negara Indonesia masih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menyebut penerimaan negara yang terdiri atas pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia membandingkan angka itu dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen. Menurut Hashim, Indonesia memiliki peluang meningkatkan rasio penerimaan hingga menyamai Kamboja. Selisih 6 persen terhadap PDB, dengan nilai yang ia sebut tercatat Rp25 ribu triliun, diperkirakan dapat menghasilkan tambahan penerimaan Rp1.500 triliun setiap tahun.
“Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. Enam persennya berapa? Rp1.500 triliun. Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun,” ujarnya.
Hashim menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia dapat menyamai Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target itu dikaitkan pula dengan defisit APBN yang menurutnya berada di kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun. Ia berpandangan optimalisasi penerimaan pajak dan bea cukai dapat memperbaiki kondisi fiskal Indonesia.
“Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun,” ujarnya.
Penekanan pada Kinerja Aparat
Lebih lanjut, Hashim menyebut pemerintah Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan penerimaan negara, termasuk menerbitkan peraturan presiden (perpres). Ia menilai tantangan fiskal Indonesia bukan terletak pada lemahnya kemampuan ekonomi, melainkan pada belum optimalnya kinerja aparat dalam mengumpulkan penerimaan.
“Indonesia tidak lemah, yang lemah aparatnya,” ujar Hashim.
Penerapan pajak digital pada 9 November 2026, sebagaimana diungkapkan Hashim, akan menjadi bagian dari agenda peningkatan penerimaan negara. Keberhasilannya akan bergantung pada efektivitas pelibatan bank, fintech, dan platform digital, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan aparat memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga
Sumber asli: CNN Indonesia | Berita Terkini Ekonomi