Kemenkeu Libatkan Bank Indonesia dalam Strategi Pembiayaan A

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menyusun strategi pembiayaan Anggaran Pendapata

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menyusun strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, koordinasi dengan BI dilakukan dalam menentukan strategi penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun surat perbendaharaan negara (SPN).

Menurutnya, strategi pembiayaan APBN perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari kebutuhan kas pemerintah, kondisi pasar, biaya penerbitan, risiko, hingga kesinambungan fiskal.

“Strategi penerbitan surat berharga negara, surat perbendaharaan negara ini kita diskusikan dengan Bank Indonesia. Karena harus memperhatikan kebutuhan kas pemerintah, kondisi pasar, biaya, risiko, dan juga kesinambungan fiskal,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Jumat (25/9).

Suahasil menjelaskan, koordinasi fiskal dan moneter menjadi bagian penting dalam menjaga agar kebijakan pemerintah tetap berjalan selaras sesuai dengan mandat masing-masing lembaga.

Menurut dia, sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan APBN, tetapi juga mencakup pengelolaan likuiditas dan pembentukan suku bunga di perekonomian.

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga menyinggung penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dia menegaskan, penempatan SAL dilakukan secara terukur dengan koordinasi erat bersama BI dan bank-bank Himbara yang berada di bawah Danantara.

“Termasuk soal SAL yang ditempatkan di Bank Himbara, di dalam update APBN KiTA yang lalu telah kami sampaikan bahwa kita melanjutkan dengan cara yang sangat terukur dan dalam koordinasi yang sangat erat dengan Bank Indonesia dan juga dengan Bank-Bank Himbara yang ada di bawah Danantara,” jelasnya.

Lebih lanjut, koordinasi antara Kemenkeu dan BI juga dilakukan dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan sektor keuangan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi.

“Stabilitas adalah fondasi kita. Melalui KSSK bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” kata Suahasil.

Dia menambahkan, penguatan koordinasi fiskal dan moneter pada akhirnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Pasalnya, sektor riil dinilai menjadi sumber penciptaan nilai tambah sekaligus lapangan kerja.

“Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja,” pungkasnya. (sw)

Kemenkeu Libatkan Bank Indonesia dalam Strategi Pembiayaan APBN – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Baca Juga